Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang
: The Effectiveness of Agency Performance Accountability System Government (SAKIP) at the Agriculture and Food Service Magelang City
Keywords:
Efektivitas, SAKIP
Abstract
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambatan penerapan efektivitas SAKIP di Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SAKIP di Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang telah berjalan efektif. Pelaksanaan SAKIP di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang mengalami peningkatan setiap tahunnya yang dapat dilihat dari tingkat keberhasilan program kerja yang telah dilaksanakan.
References
Andriani, W., Rosita, I., & Ihsan, H. (2015). Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ) Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Politeknik Negeri Padang. Jurnal Akuntansi & Manajemen, 10, 51–60.
Handayaningrat. (1995). efektifitas. 16.
Enditya, Lukman, & Faroby, A. (2018). Atribut Dalam Penerapan SAKIP.
Hennink et al. (2012). penelitian kualitatif.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang. (2018).
Mardiasmo. (2004). akuntabilitas publik. 20.
Mardiasmo. (2008). akuntansi sektor publik.
Modul BPKP Edisi kelima. (2007). Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
Pedoman SAKIP LAN. (2010).
Peraturan daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Peraturan Presiden Republik indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Permenpan RB No. 29 Tahun 2010.
Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Perpres No. 29 Tahun 2014.
Puspasari, E. (2015). EFEKTIVITAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP ) DINAS KEPENDUDUKAN DANPENCATATAN SIPIL. 1–16.
Raharja, E. L., Baga, L. M., & Falatehan, A. F. (2018). STRATEGI PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA BOGOR. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah, 10(2).
UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kinerja sebagai dasar pemberian tunjangan dan pengembangan kompensasi.
Wikipedia. (2019). Kota Magelang. https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Magelang
Yusrianti, H., & Safitri, R. (2015). IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG. Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya, 13.
Handayaningrat. (1995). efektifitas. 16.
Enditya, Lukman, & Faroby, A. (2018). Atribut Dalam Penerapan SAKIP.
Hennink et al. (2012). penelitian kualitatif.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang. (2018).
Mardiasmo. (2004). akuntabilitas publik. 20.
Mardiasmo. (2008). akuntansi sektor publik.
Modul BPKP Edisi kelima. (2007). Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
Pedoman SAKIP LAN. (2010).
Peraturan daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Peraturan Presiden Republik indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Permenpan RB No. 29 Tahun 2010.
Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Perpres No. 29 Tahun 2014.
Puspasari, E. (2015). EFEKTIVITAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP ) DINAS KEPENDUDUKAN DANPENCATATAN SIPIL. 1–16.
Raharja, E. L., Baga, L. M., & Falatehan, A. F. (2018). STRATEGI PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA BOGOR. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah, 10(2).
UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kinerja sebagai dasar pemberian tunjangan dan pengembangan kompensasi.
Wikipedia. (2019). Kota Magelang. https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Magelang
Yusrianti, H., & Safitri, R. (2015). IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG. Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya, 13.
Published
2021-03-29
Section
Articles
